Kabar Internasional

Denpasar, (tvOne) 

Pemerintah Australia memberikan dukungan yang positif terhadap upaya Provinsi Bali dalam menanggulangi penyakit rabies yang diharapkan dapat tuntas pada tahun 2012. "Dukungan dari pemerintah Australia dan juga pemerintah pusat itu diwujudkan dalam bentuk bantuan vaksin anti rabies (VAR) guna memberikan kekebalan penyakit rabies terhadap anjing yang dipelihara dan dirawat masyarakat," kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Putu Sumantra di Denpasar, Selasa (9/2).

Ia mengatakan, pemerintah Australia dalam mempercepat penuntasan penanggulangan penyakit rabies di Pulau Dewata membantu 120 ribu fial VAR yang 60 ribu fial VAR di antaranya sudah diserahkan pertengahan Januari 2010. Sebanyak 60 ribu fial VAR sisanya rencananya akan diserahkan akhir Februari 2010, sedangkan pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk pengadaan 110 ribu fial VAR, sehingga totalnya dalam tahun 2010 sudah tersedia 230 ribu fial VAR.

Jumlah tersebut dinilai cukup memadai untuk melakukan vaksinasi anjing yang akan dilakukan secara massal dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali juga menyediakan dana serupa untuk operasional penanggulangan rabies.

Menurut dia, populasi anjing di Bali diperkirakan 400 ribu ekor hingga 500 ribu ekor. Berbagai upaya kini telah dilakukan, termasuk merangkul masyarakat untuk berperan serta dalam menanggulangi rabies.

Bahkan, pihaknya juga telah membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupten/kota, termasuk tim ahli dari Universitas Udayana dan Balai Veteriner Bali. "Dengan keterpaduan itu diharapkan mampu menjadikan Bali kembali bebas dari penyakit rabies. Sasaran itu diharapkan bisa terealisasi selambat-lambatnya pada akhir tahun 2012," katanya.

Sementara Gurubesar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana Prof Dr I Gusti Ngurah Kade Mahardika yang juga salah seorang tim ahli penanggulangan rabies di Bali mengusulkan tim penanggulangan rabies di Bali sebaiknya dipimpin langsung oleh gubernur atau wakil gubernur setempat dengan dibantu tim pengarah yang profesional serta mempunyai otoritas penuh. Kegiatan tersebut didukung sumber daya manusia serta pendanaan yang memadai. Rekomendasi yang diusulkan itu merupakan hasil diskusi ilmiah yang melibatkan staf FKH Unud.

Dalam rekomendasi tersebut juga diusulkan agar tugas sekretariat eksekutif didelegasikan kepada FKH Unud dengan otoritas dari Pemerintah Provinsi Bali. Tugas sekretariat eksekutif antara lain merencanakan program penanggulangan rabies yang dievaluasi setiap hari atau setiap pekan sesuai perkembangan. Serta, mengkoordinasikan dan melaksanakan gerakan dinas dan berbagai pihak yang terlibat untuk mengatasi penyakit rabies.

Selain itu, menjalin kerja sama dengan pihak luar, termasuk dunia internasional, di antaranya yang sudah terealisasi dari pemerintah Australia dalam kerja sama tak mengikat.
"Prinsip kerja tim berbasis bukti ilmiah terbaik serta terpadu dengan kegiatan serupa tingkat nasional dan internasional," ujar Prof Mahardika. (Ant)